Kurikulum


Pendidikan Open Data
untuk publik


Open Data Club, Februari / Maret 2016



Pengantar


1. Tentang dokumen ini

Dokumen ini adalah draft dari rancangan kurikulum dan materi pendidikan open data. Dokumen ini diinisiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan disusun dengan melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan yang berkumpul dalam wadah di Open Data Club. Daftar pihak pihak yang terlibat terdapat dalam lampiran. Dokumen ini adalah versi draft Februari-Maret 2016 untuk dibahas dan dikembangkan bersama-sama.


2. Latar belakang dan proses

Gerakan open data semakin berkembang pesat di Indonesia. Gerakan ini diawali dengan kemunculan berbagai pembukaan data-data melalui Application Programming Interface (API) oleh berbagai perusahaan besar seperti Google, Twitter, dan Facebook pada tahun 2006, Gerakan ini juga semakin dipopulerkan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama di Amerika Serikat pada tahun 2009 dan kemudian semakin digaungkan ketik untuk pertama kalinya Open Government Partnership diluncurkan pada tahun 2011 untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan keterlibatan publik, dan melawan korupsi lewat penggunaan teknologi yang spesifik dan akuntabel. Meskipun relatif baru dimulai, mulai tahun 2011 saat Indonesia menjadi salah satu negara inisiator OGP, saat ini gelombang open data mulai merambah berbagai bidang di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Open Data menurut penelitian Govlab dari New York University telah menghasilkan beberapa impact diantaranya meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat masyarakat, menciptakan kesempatan, dan menyelesaikan permasalahan publik. Hal ini cukup memberikan perubahan di beberapa lembaga-lembaga pemerintah seperti kementrian, lembaga, dan pemerintah daearah. Terdapat juga beberapa lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal jalannya pemerintahan mengunakan open data, yang akan kasus-kasusnya akan dijelaskan di dalam bab-bab berikutnya.

Perludem terlibat dalam isu Open Data sejak tahun 2014, tepatnya ketika Perludem mengembangkan database kepemiluan pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip open data yaitu dalam program Application Programming Interface (API) Pemilu. Sejak saat itu Perludem concern kepada promosi dan peningkatan pen ggunaan open data untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat marginal untuk memantau kinerja pemerintah. Konsep ini diturunkan dalam dua tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat terkait open data.

Untuk ini perlu dirasa penting untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas CSO dan developer dalam hal open data sebagai intermediary dalam hal penyaluran dan analisa data-data publik yang krusial kepada masyarakat. Selain itu pula dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari pemerintah untuk ; semakin meningkatkan ketersediaan data dan informasi pemerintah sehingga semakin merangsang masyarakat untuk juga berpartisipasi aktif dan menguatkan open data.

Demi mencapai hal-hal tersebut di atas, Perludem bersama-sama berbagai organisasi masyarakat sipil, sektor privat dan pemerintah yang tergabung di dalam Open Data Club telah dan akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan secara online baik bagi pemerintah (dalam hal ini tidak terbatas kepada KPU RI dan KPUD baik Provinsi maupun Kabupaten Kota serta tetapi juga lembaga dan kementrian lainnya serta untuk organisasi masyarakat sipil berupa. Tema-tema utama dalam kurikulum pelatihan ini antara lain adalah: pemilu, demokrasi dan penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Demi kebutuhan tersebut di atas, maka kurikulum ini dibuat untuk mendukung keperluan-keperluan yang mendukung tujuan tersebut di atas.

Open Data Club memulai menjalankan inisiatif ini sejak Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain The Asia Foundation Selama proses ini telah dilakukan dua kali FGD yaitu pada tanggal 29 September 2015 dan pada tanggal 20 Januari 2016 . Tujuan dari kegiatan pelatihan ini antara lain untuk:

a. Memperkenalkan mengenai open data kepada publik khususnya lembaga pemerintah dan juga CSO yang belum atau baru mengetahuinya maupun kelompok lainnya yang telah mengetahui tapi belum mendalaminya.

b. Memberikan pengetahuan kepada Provider, Intermediary dan User Data yang tidak mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan adanya open data.

c. Menjembatani antara provider, intermediary dan user mengenai open datac. Menjembatani antara provider, intermediary dan user mengenai open data.


3. Open data secara umum


3.1 . Keterbukaan Informasi dan Open Data

UU KIP merupakan prasayarat utama dalam pelaksanaan open data, Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini di sahkan pada 30 April 2008 dan menganut prinsip bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi publik untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan negara. Bersamaan dengan itu, turut dibentuk Komisi Informasi yang bertugas menjalankan undang-undang tersebut, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi melalui jalur mediasi.

Open data menganut prinsip dan semangat yang sama dengan UU KIP bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang dengan cepat, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana melalui publikasi berbagai data dalam bentuk raw data atau data mentah. Dengan data yang masih dalam bentuk asli, penyedia data tidak perlu mengeluarkan banyak resources untuk mengolah dan menganalisanya. Data provider atau penyedia data juga memberikan kesempatan bagi pengguna data lainnya untuk menggunakan hanya data yang dibutuhkan, mengolahnya serta menampilkan data-data pilihan yang relevan saja. Hal ini membuka dengan lebar ruang untuk partisipasi. Selain itu, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin sejumlah informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan dari akses publik. Dengan demikian, setiap data dapat dikelompokkan sebelum diinformasikan kepada publik. Data ini dapat dikategorikan dalam tiga bagian. Pertama, data yang masih menjadi rahasia. Penyelenggara pemilu, misalnya, berkewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Data pribadi yang merupakan data perseorangan juga harus dijaga kerahasiaannya. Pemegang hak akses data pribadi penduduk, misalnya, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses. Data-data yang sifatnya dirahasiakan hanya dapat dibuka atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Data bersifat rahasia ini telah dituangkan pasal per pasal dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya mengenai informasi yang dikecualikan. Kedua, data tertutup. Data tertutup dapat diolah dan diumumkan sebagai informasi publik. Namun, data ini dalam format yang tidak dapat diubah. Data tertutup yang menjadi konsumsi publik ini, sesuai kegunaannya, juga dapat diakses dengan mudah dan memiliki kriteria seperti data terbuka. Format terkunci untuk data tertutup bertujuan agar tidak disalahgunakan. Ketiga, data terbuka (open data). Data terbuka adalah data yang memiliki kriteria dapat diakses dengan bebas oleh publik, dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan oleh siapa saja.


Sekilas tentang Open Data


Sejarah

Meskipun saat ini konsep open data terkesan sangat teknis atau bahkan menganut sebuah ideologi gerakan politik tertentu, pada awalnya konsep open data adalah terminologi yang digunakan oleh komunitas scientifik tertentu. Terminologi open data mulai muncul pada tahun 1995 dari agensi keilmuwan Open Data yang pada saat itu berbicara mengenai data lingkungan dan data geofisika. Salah satu kutipan dari laporan pengarang tersebut adalah sebagai berikut.

“Our atmosphere, oceans and biosphere form an integrated whole that transcends borders.” They promote a complete and open exchange of scientific information between different countries, a prerequisite for the analysis and understanding of these global phenomena.

Ide bahwa ada kepemilikan publik yang juga dapat di aplikasikan kepada pengetahuan sudah ada bahkan sejak internet ada. Salah satunya dicetuskan oleh Robert King Merton yang juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Sosiologi yang memperkenalkan keuntungan data terbuka dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1942 Merton menjelaskan pentingnya hasil riset yang dapat diakses oleh siapapun. Bahwa setiap peneliti haru dapat berkontribusi kepada wadah bersama (common pot) dan menyerahkan seluruh hak intelektualitasnya demi keberlangsungan dan keberlanjutan ilmu pengetahuan .

Teknologi informasi juga memungkinkan filosofi atas konsep kepemilikan bersama ini. Hal ini juga dituangkan oleh pemenang Nobel di bidang Ekonomi Elinor Orstrom pada risetnya di tahun 2009 yang menunjukan spesifikasi atas apa yang disebutnya sebagai informasi bersama yang juga sangat mirip dengan barang publik (public goods). Tetapi konsep yang diusungnya justru berbeda, karena dengan adanya penggunaan dari pihak lain tidak menghabiskan barang publik ini tetapi justru memperkaya barang tersebut.

Perkembangan selanjutnya dimulai pada bulan Desember 2007, tiga puluh pemikir dan aktivis dari Internet mengadakan pertemuan di Sebastopol, utara dari San Francisco. Tujuan mereka adalah untuk mendefinisikan konsep data publik yang terbuka dan telah mengadopsi oleh calon presiden AS.Di antara mereka, dua tokoh terkenal: Tim O'Reilly dan Lawrence Lessig. Yang pertama adalah akrab dengan teknisi: penulis Amerika ini dan editor adalah pencetus banyak gerakan garda depan komputer dan internet; ia adalah tokoh yang mempopulerkan ekspresi seperti open source. Dia menggulirkan open source pada 1998, yang memungkinkan orang mendapatkan software gratis. Dia melihat peran open source sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan internet, menunjuk berbagai platform yang digunakan secara luas seperti protokol TCP/IP, sendmail, Apache, Perl, GNU/ Linux dan Web 2.0. aedangkan, frase Web 2.0 dipopulerkan O’Reilly pada tahun 2004, sebagai kebangkitan web pasca-keruntuhan perusahaan-perusahaan dotcom pada tahun 2000. Saat itu, dia sudah membayangkan sistem operasi internet akan terdiri atas berbagai subsistem seperti media, pembayaran, pengenalan suara, lokasi, dan identita Lawrence Lessig, Profesor Hukum di Stanford University (California), adalah pendiri lisensi Creative Commons, berdasarkan ide copyleft dan penyebaran bebas pengetahuan. Slogan CC adalah keep the internet creative, free, and open.

Peserta pertemuan Sebastopol sebagian besar berasal dari gerakan perangkat lunak dan budaya bebas. Gerakan-gerakan ini adalah jantung dari banyak inovasi di bidang komputer dan internet selama lima belas tahun terakhir. Beberapa inovasi ini sekarang akrab - memikirkan ensiklopedia kolaboratif Wikipedia. Beberapa aktivis dan pengusaha yang sudah digunakan data publik menghadiri pertemuan Sebastopol antara lain adalah: Adrian Holovaty (pendiri EveryBlock, layanan informasi lokal) dan Tom Steinberg (inisiator dari situs FixMyStreet). Selain itu, salah satu yang termuda dari kelompok itu tidak lain almarhum Aaron Swartz, penemu RSS dan aktivis pengetahuan bebas. Bersama-sama, mereka menciptakan prinsip-prinsip yang memungkinkan kami hari ini untuk mendefinisikan dan mengevaluasi data publik terbuka.

Prinsip-prinsip ini menyertakan baik ide dasar dan sarana untuk mencapainya. Ide dasarnya adalah bahwa data publik adalah milik umum, dengan cara yang sama seperti gagasan ilmiah. Sarana untuk mencapai ide ini prihatin terutama berbagi dan penggunaan umum ini. Mereka langsung terinspirasi oleh pendekatan dan praktek open source, dibangun di atas tiga konsep: keterbukaan, partisipasi dan kolaborasi. Pengembangan perangkat lunak secara bebas adalah lapanan pertama untuk bereksperimen dengan budaya ini. Setiap programmer yang bekerja sama diundang untuk melakukannya melalui platform publik yang berbagi kode sumber. Dia bisa belajar dari karya orang lain, tetapi dalam pertukaran, ia harus menerbitkan produksinya: ini adalah bagaimana keahlian kolektif dibuat. Kerja antara pengembang didasarkan pada kolaborasi Model peer-to-peer (berdasarkan kompetensi dan reputasi) bukan pada aturan hirarki formal.

Di Sebastopol, kontribusi Tim O'Reilly pada pemerintahan yang terbuka meneteskan cahaya baru pada hubungan antara gerakan open source dan prinsip-prinsip yang muncul dari data yang terbuka: dalam kata-katanya sendiri, kita harus menerapkan prinsip-prinsip open source dan metode kerjanya kepada urusan publik. Pada tahun 2007, itu terdengar seperti mimpi. Tapi hasilnya telah melampaui jauh harapan mereka. Sedikit lebih dari satu tahun kemudian, Presiden Barack Obama di Gedung Putih dan menandatangani tiga memorandum presiden.


Definisi/ karakter

Dalam standar pemahaman internasional, open data tidak sekadar memublikasi data dan informasi yang tersedia, namun menyangkut tiga kata kunci yang tak terpisahkan: i) ketersediaan data dan kemudahan mengaksesnya, ii) dapat digunakan ulang dan didistribusikan secara bebas, serta iii) adanya partisipasi universal. Pemahaman ini menuntut agar data dan informasi yang “open data” tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia, namun juga oleh mesin.

Menurut Open Knowledge Foundation yang dimaksud dengan data terbuka adalah data yang dapat secara bebas digunakan, digunakan ulang dan didistribusi ulang oleh siapapun - hanya patuh, umumnya, pada keharusan untuk menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama


Prinsip-prinsip [10] :

Terdapat beberapa prinsip dari open data diantaranya adalah sebagai berikut:


Ketersediaan dan Akses: data harus tersedia secara keseluruhan dan tidak lebih dari pada biaya reproduksi yang masuk akal, akan lebih baik bila bisa dilakukan dengan pengunduhan melalui internet. Data harus pula tersedia dalam bentuk yang nyaman dan mudah untuk diolah.


Penggunaan-ulang dan Distribusi ulang: data harus disediakan di bawah ketentuan yang mengizinkan untuk penggunaan-upang dan pendistribusian ulang termasuk memadukan dengan kumpulan data lainnya..


Partisipasi Universal: setiap orang harus diperbolehkan untuk menggunakan, menggunakan-ulang dan mendistribusi ulang - tidak boleh ada diskriminasi terhadap bidang kerja atau perseorangan atau kelompok. Sebagai contoh, pembatasan ‘non-komersial’ yang dapat mencegah pencegahan secara ‘komersial’, atau pembatasan penggunaan untuk beberapa tujuan tertentu (misalnya hanya untuk pendidikan saja), tidak diperkenankan.


Inisiatif-inisiatif open data di Indonesia

Gerakan Open Data di Indonesia diawali oleh munculnya data.go.id. Situs ini diprakarsai oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). DImana prakarsa membuka data-data ini dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu data.jakarta.go.id. Inisiatif lainnya terkait open data, terdapat dalam beberapa isu seperti pemilu dan ekstraktif.


4. Para pihak dalam open data dan kebutuhan mereka

Penyedia dan pengguna data-data terdiri dari berbagai pihak, mulai dari Lemabaga Negara, Kalangan Masyarakat Sipil, Akademisi maupun kalangan lainnya yang memiliki kepentingan untuk berbagi data maupun posisinya sebagai penyedia data publik yang memang seharusnya dibuka kepada publik. Negara adalah salah satu dari penyedia utama open data, karena data publik dikelola dan diproduksi dalam wewenang negara. Para pengguna dari data negara terdiri dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di luar dari pengguna ini juga ada pihak-pihak yang terlibat dalam open data. Pihak-pihak itu adalah sebagai berikut


4.1. Masyarakat umum

Warga negara umum atau masyarakat umum, yang tidak tersekat dalam kategori-kategori tertentu. Masyarakat umum adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk berkontribusi maupun memanfaatkan open data dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan.


4.2. Pemantau kinerja pemerintah (Masyarakat Sipil, Akademisi, Jurnalis)

Pemantau kinerja pemerintah adalah sekelompok masyarakat yang memiliki fungsi rutin untuk memantau kinerja pemerintah sebagai bahan berita atau pelaporan kepada masyarakat. Mereka yang tergabung dalam pemantau kinerja pemerintah diantaranya adalah organisasi (masyarakat sipil), akademisi dan jurnalis. Pemantauan kinerja pemerintah biasanya membutuhkan akses terhadap data secara intensif, oleh karena itu kemampuan mengakses dan memanfaatkan data secara intensif menjadi penting bagi pemantau ini.


4.3. Para penyedia data dan pengembang

Penyedia data yang dimaksud adalah pihak pihak yang mempunyai data dan bersedia membuka datanya ke publik. Kelompok ini diharuskan mengerti dan paham akan pentingnya data ke segala sektor. Kelompok ini tidak terbatas kepada pemerintah saja tetapi bisa institusi atau lembaga apa saja termasuk di dalamnya termasuk masyarakat sipil, peneliti, jurnalis, atau individu yang memiliki data serta memiliki keinginan untuk membuka data yang mereka miliki.


4.4. Kelompok kepentingan khusus

Adalah kelompok kelompok yang dapat memanfaatkan open data demi kepentingan khusus mereka baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Kepentingan khusus yang dimaksud dapat berupa advokasi terhadap sebuah isu, kepentingan bisnis, atau menyelesaikan sebuah permasalahan sosial, ekonomi, politik


4.5. lembaga penelitian

Lembaga penelitian merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan dengan data. Untuk melalkukan penelitian sudah sepastinya mereka memerlukan data yang cukup guna keberhasilan penelitiannya. Oleh karena itu kelompok ini merupakan kelompok yang kebutuhan akan data itu cukup tinggi.


4.6. Kelompok peduli open data

Adalah kelompok yang mempunyai keperdulian tentang open data, mempunyai cita cita atas situasi open data yang lebih baik. Kelompok ini pada prinsipnya bekerja mendorong terjadinya perkembangan open data, melalui pendidikan publik dan membangun sumber daya. Dalam hal pendidikan kelompok ini terutama adalah sumber daya pendidikan, walau dalam hal tertentu juga memerlukan proses pendidikan seperti dalam halnya advokasi.


5. Kerangka umum pendidikan publik

Untuk memenuhi kebutuhan berbagai fihak maka materi pendidikan dibagi dalam tiga gugusan yaitu:


5.1. Materi Open Data secara umum

materi untuk pemula merupakan materi dasar yang bersifat umum, diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah mengetahui apa itu data maupun mendalami open data.


5.2. Materi untuk lembaga pengguna primer.

Pengguna primer adalah pihak-pihak yang secara intensif menggunakan menganggap dan meyakini pentingnya penggunaan data dalam kehidupan sehari-hari open data untuk pekerjaan yang intensif. Golongan ini termasuk para peneliti, lembaga pemantau kinerja pemerintah, kelompok kepentingan khusus. Materi ini berisi antara lain berbagai metode untuk mengolah dan mengelola data.


5.3. Materi untuk para pengembang open data

Para pengembang data terdiri dari pemerintah, pihak ketiga yang mengakses open data dan mengolahnya menjadi layanan, serta segala pihak lain yang memproduksi data di ruang publik. Materi ini berisi antara lain tata kelola produksi data, kebijakan dan wewenang dalam data (kelembagaan).


6. Pendekatan materi pendidikan


6.1. Belajar mandiri

Seluruh materi akan diarahkan agar dapat digunakan secara mandiri oleh pengguna. Oleh karena itu materi akan disusun dengan bentuk video yang dipasang di youtube melalui sebuah platform online.


6.2. Berorientasi pada praktek

Materi pendidikan sedapat mungkin mengangkat praktek-praktek yang telah dijalankan dalam bidang open data.


7. Hal-hal lain


7.1. Lisensi Material

Materi akan diedarkan dengan lisensi Creative Commons 4.0 CC-BY. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli dan mencantumkan perubahan apa yang dilakukan. Tidak boleh ada pembatasan tambahan yang secara hukum membatasi orang lain dari melakukan apapaun yang diperbolehkan oleh lisensi. Lisensi CC-BY adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi


8. Materi Dalam Open Data Course

Materi akan diedarkan dengan lisensi Creative Commons 4.0 CC-BY cc-by 4.0.png

Garis besar materi dalam kursus online ini terbagi dalam 8 narasumber video baik individu maupun organisasi dengan rincian sebagai berikut.


A. Sesi Mengenal Data Terbuka Oleh Adhitya Randy (Open Data Lab Jakarta)


1. Uraian Umum

Open Data merupakan hal yang baru di ranah transparansi dan keterbukaan Pemerintah. Gerakan ini muncul dengan kesadaran berkembangany teknologi informasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Dengan adanya Open Data, maka informasi maupun data data publik terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, tanpa terkecuali, dan dengan biaya paling ringan. Dalam sesi ini akan diberitahu hal-hal dasar yang terkait open data itu sendiri.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman Apa itu Open Data

Peserta mengetahui mengenai dasar dasar maupun prinsip yang terkait dengan open Data. Bagaimana mereka mengaplikasikan prinsip maupun dasar dasar dari Open Data tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam lembaga mereka.


2.2. Pemahaman Lisensi yang terkait dengan Open Data

Peserta mengetahui mengenai dasar pemberian lisensi pada data data yang dibuka oleh badan publik maupun oleh lembaga lainnya baik privat maupun akademis.


3. Pokok Bahasan


3.1. Pengertian Open Data

Materi ini berisi apa itu open data dalam bahasa yang mudah dipahami.


3.2 Poin-poin pendukung Open Data

Setelah memahami apa itu open data, maka perlu dipahami poin-poin pendukung open data yang membuat kenapa open data dapat berkembang.


B. Sesi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Alamsyah Saragih (PATTIRO)


1. Uraian Umum

Keterbukaan informasi publik adalah dasar bagi gerakan Open Data di Indonesia. Diawali dengan adanya Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) no 14 tahun 2008. Dimana UU ini menjamin setiap badan publik untuk membuka informasi publik yang dimilikunya.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman atas dasar hukum pelaksanaan keterbukaan di Indonesia

Peserta paham akan dasar pelaksaan keterbukaan di Indonesia sebagai materi awal yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008.


2.2. Pemahaman tentang informasi yang dibuka oleh badan publik

Peserta paham akan jenis-jenis informasi yang dibuka oleh badan publik di Indonesia berdasarkan UU KIP.


2.3. Pemahaman akan sengketa informasi

Peserta paham akan proses sengketa informasi dalam Komisi Informasi ketika terdapat sengketa atau perselisihan terkait akses informasi.


3. Pokok Bahasan


3.1. Jenis informasi wajib dibuka oleh badan publik

Materi mengenai jenis jenis informasi publik apa yang diwajibkan dibuka oleh publik serta informasi lainnya terkait dengan informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik.


3.2. Informasi yang tidak dapat dibuka kepada badan publik

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi dapat dibuka dan dilihat oleh publik, terdapat informasi yang dikecualikan.


3.3. Uji Konsekuensi dan Sengketa Informasi Publik

Dalam membuka informasi publik, terdapat informasi yang meragukan untuk dibuka, oleh karena itu dibutuhkanlah uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta tersebut. Dan apabila ada informasi yang termasuk dalam informasi publik dan tidak dibuka oleh badan publik maka peserta dapat mengetahui informasi mengadukan badan publik dan bersengketa di Komisi Informasi Pusat.


C. Sesi Privasi Data dan Konfidensialitas Oleh Donny BU (ICT Watch)


1. Uraian Umum

Privasi adalah hal yang tidak bisa manusia lepaskan sepanjang hidupnya. Apapun yang terkait dengan dirinya pasti berkaitan dengan privasi yang dimilikinya. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang maka tingkatan privasi manusia pun semakin rumit dan kompleks. Munculnya teknologi baru ikut memunculkan dunia dunia baru seperti social media dan internet sebagai wacana privasi baru tersebut.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman terkait Privasi

Peserta kursus dapat mengetahui apa saja yang terkait dengan privasi serta perlindungan data pribadi mereka dalam ranah open data. Para peserta disajikan contoh cerita yang pernah terjadi terkait dengan privasi dan data scientist.


2.2. Pemahaman keterkaitan antara Big Data dan Privasi

Peserta kursus memahami bagaimana keterkaitan antara big data dengan data data pribadi ataupun privasi. Dimana big data ini menjadi sesuatu yang baru dan penggunaan data data pribadi dalam pengolahan big data ini.


2.3. Pemahaman etika bersama dalam era Big Data

Peserta dapat memahami 4 hal etika bersama terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi di era big data saat ini.


3. Pokok Bahasan


3.1. Pengertian apa itu Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Materi pengertian apa itu privasi yang dipadukan dengan contoh kisah penggunaan data pribadi dalam era Big Data.


3.2. Materi etika bersama dalam era Big Data

Dalam era big data, terdapat etiak bersama yang terkait privasi. Dimana etika bersama ini melekat dengan privasi itu sendiri.


D.Sesi Bekerja dengan Data Oleh Yuandra Ismiraldi (NAGARA)


1. Uraian Umum

Bekerja dengan data memiliki beberapa alur tahapan. Dimana setiap tahapan tersebut memiliki poin-poin penting. Melalui materi yang diberikan dalam video ini, para peserta diberikan aplikasi aplikasi yang terkait dengan alur bekerja dengan data.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman akan alur tahapan bekerja dengan data

Dalam bekerja dengan data, setiap peserta harus memahami apa itu alur bekerja ddengan data. Mulai dari tahapan awal hingga akhir, yang menghasilkan olahan data itu sendiri.


2.2. Penggunaan Aplikasi-aplikasi yang membantu bekerja dengan data

Pemberian materi tersebut agar peserta memiliki pengetahuan aplikasi apa saja yang dapat mereka gunakan untuk mendukung kerja kerja yang berkaitan dengan data.


3. Pokok Bahasan


3.1. Alur Bekerja dengan Data

Adanya alur bekerja ini agar memudahkan para peserta dalam kaitannya bekerja dengan data untuk hasil yang lebih maksimal.


3.2. Aplikasi untuk membantu bekerja dengan data

Aplikasi yang diberikan dalam materi kali ini dapat membantu peserta dalam mengambil data, mengolah data hingga visualisasi hasil olahan data tersebut yang sesuai alur bekerja dengan data sebelumnya.


E. Langkah kerjasama untuk Institusi terkait Open Data Oleh Endiyan Rakhmanda (Ford Foundation)


1. Uraian Umum

Dalam materi kali ini, narasumber memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah intitusi dapat mengembangkan open data. Mulai dari tahap persiapan dalam institutis tersebut dan juga bagaimana institusi dapat bekerja dengan institusi lainnya.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman langkah-langkah internal implementasi open data dalam Institusi

Peserta dapat memahami langkah apa yang dibutuhkan untuk suatu intitusi dari internal institusi tersebut.


2.2. Pemahaman langkah-langkah eksternal implementasi open data dalam Institusi

Peserta dapat memahami langkah apa yang memungkinkan untuk suatu intitusi dari sudut eksternal yang dapat membantu institusi tersebut dalam implementasi open data.


3. Pokok Bahasan

Dalam materi ini, akan dijelaskan secara rinci langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh sebuah institusi untuk membantu implementasi open data dalam institusi tersebut, baik faktor eksternal maupun internal.


F. Sesi Open Data Pemilu Oleh Diah Setiawaty (Perludem)


1. Uraian Umum

Perludem memiliki berbagai pengalaman dan kerja-kerja di bidang Open Data di isu Pemilu terutama melalui inisiatif Application Programming Interface (API) Pemilu. Oleh karena itu perlu adanya gambaran mengenai kompleksitas pemilu di Indonesia dan juga bagaimana contoh kerja-kerja open data di bidang pemilu. Pertama dijelaskan mengenai bagaimana penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kemudian dijelaskan pula mengenai apa itu API Pemilu. Pengalaman API Pemilu mulai dari pemilu Presiden tahun 2014 sebagai awal mula APi Pemilu, kegiatan yang dilaksanakan hasil dari API Pemilu yaitu 2x Hackathon yang diselenggarakan bekerjasama dengan beberapa pihak. Kemudian dampak dari keterbukaan data pemilu tersebut dengan adanya Kawal Pemilu dan Kawal Pilkada.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman atas kompleksitas pemilu di Indonesia

Peserta paham secara general bagaimana kompleksitas pemilu di Indonesia dari aspek penyelenggaraan pemilu.


2.2. Pengetahuan tentang inisiatif API Pemilu dan latar belakangnya

Peserta mengetahui akan latar belakang inisiatif API Pemilu dan kerja-kerja yang dilakukan di dalam nya.


2.3. Pengetahuan tentang Dampak

Peserta mengetahui tentang dampak dari keterbukaan data di bidang Pemilu


3. Pokok Bahasan


3.1. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Materi mengenai bagaimana kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia disajikan secara singkat sebagai gambaran awal.


3.2 API Pemilu

Materi mengenai latar belakang inisiatif API Pemilu dan kerja-kerja dari inisiatif tersebut.


3.3 Dampak Open Data di Bidang Pemilu

Materi mengenai dampak dari keterbukaan data pemilu dengan contoh hasil API Pemilu dan inisiatif lainnya misal: Kawal Pemilu dan Kawal Pilkada.


G. Sesi Implikasi Sosial Open Data Oleh Shita Laksmi (HIVOS SEA)


1. Uraian Umum

Best practices materi ini bercerita mengenai apa yang dapat terjadi atau implikasi oleh adanya open data di berbagai bidang. Mulai dari hal-hal yang dapat menjadi implikasi social hingga contoh dari implikasi tersebut yang telah ada di Indonesia.


2. Sasaran Materi


2.1. Pemahaman akan adanya implikasi apa yang muncul akibat open data

Peserta paham akan munculny implikasi apabila open data terlah berkembang di institusi mereka maupun dalam lingkungan institusi tersebut.


2.2. Pemahaman akan implikasi tersebut dengan contoh yang telah terjadi

Dengan pemberian contoh dari implikasi tersebut yang telah terjadi sebelumnya maka opera peserta dapat mengerti mengapa open data dapat berguna di institusi mereka.


3. Pokok Bahasan


3.1. Implikasi dari Open Data

Implikasi yang dapar terjadi apabila open data telah berhasil dilaksanakan, kira-kira dampak perbaikan apa saja yang akan muncul.


3.2 Best practices / contoh dari implikasi open data yang telah terjadi

Contoh implikasi yang telah terjadi di Indonesia sejak gerakan open data muncul.


H. Sesi Apa Yang Perlu Dikerjakan Selanjutnya untuk Open Data Oleh Prasetya Dwi Cahya (Data Science Indonesia)


1. Uraian Umum

Apa yang selanjutny perlu dilakukan ini merupakan poin poin yang dapat peserta lakukan untuk membuat open data berkembang di Indonesia. Apa yang bisa dikerjakan oleh para peserta ke depan. Setelah peserta memahami materi-materi sebelumnya.


2. Sasaran Materi


Langkah-langkah untuk mengembangkan Open Data

Para peserta dapat memahami apa yang dapat mereka lakukan, dengan melihat poin-poin besar materi yang diberikan dalam pembelajaran ini. Para peserta dapat pula mengembangkan sendiri dalam praktik mereka untuk implementasi open data di institusi mereka sendiri.


3. Pokok Bahasan


Langkah-langkah untuk mengembangkan Open Data

Materi yang diberikan dan dibahasa dalam pembelajaran ini sekitar apa yang dapat dilakukan oleh para peserta. Dimana dalam materi ini terbagi dalam 3 poin besar yang dapat peserta pahami dan praktikan dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari gerakan open data dalam institusi mereka.

© 2016 Perludem